Recent Posts

.

.

SELAMAT DATANG

Di Perumahan bukit putra desa situsari cileungsi Bogor 16820.

MUSYAWARAH MUFAKAT

Jalan kami dalam mengambil keputusan.

GOTONG ROYONG

Cara kami menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan.

PERBEDAAN ADALAH FITRAH

Perbedaan adalah sebuah kenyataan dan perbedaan itu harus harmonisasikan .

LINGKUNGAN NAN ASRI

Tujuan kami membangun Perumahan Bukit putra.

Tampilkan postingan dengan label pelayanan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pelayanan. Tampilkan semua postingan

Kamis, 29 September 2011

Pelayanan Akta Hilang / Rusak / Terbakar/ Perbaharui / Ganti Nama


SYARAT-SYARAT UNTUK AKTA CAPIL YANG RUSAK :
  1. Kutipan akta capil yang rusak (asli)
  2. Materai 6000 satu buah
  3. Fotokopi KTP Pelapor
 
SYARAT-SYARAT UNTUK AKTA CAPIL YANG HILANG :
  1. Surat Keterangan Hilang dari kepolisian setempat
  2. Fotokopi akta capil
  3. Materai 6000 satu buah
  4. Fotokopi KTP Pelapor
 
SYARAT-SYARAT UNTUK PERBAHARUI AKTA CAPIL
  1. Akta capil yang asli
  2. Materai 6000 satu buah
  3. Fotokopi KTP Pelapor
 
SYARAT-SYARAT UNTUK PERUBAHAN NAMA 
  1. Kutipan Akta Kelahiran;
  2. Kutipan Akta-Akta Capil (yang dipunyai);
  3. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  4. Bagi penduduk Orang Asing membawa dokumen imigrasi, Surat Tanda Lapor Diri (STLD) dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan;
  5. Bagi penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas membawa SKTT dan penduduk Orang Asing Tinggal Tebatas membawa KTP dan KK;
  6. Penetapan dari Pengadilan Negeri.

READMORE - Pelayanan Akta Hilang / Rusak / Terbakar/ Perbaharui / Ganti Nama

Akta Perceraian


Pencatatan perceraian dan pendataan hasil pencatatan perceraian bagi penduduk yang perkawinannya berdasarkan agama Islam dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan bagi penduduk yang bukan beragama Islam dan Penganut Kepercayaan  dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
Data hasil pencatatan peristiwa perceraian penduduk yang beragama Islam yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk direkam ke dalam database kependudukan.
Data hasil pencatatan perceraian dari Pengadilan Agama tersebut, tidak dimaksudkan untuk diterbitan Kutipan Akta Perceraian di Dinas.
 
SYARAT-SYARAT AKTA PERCERAIAN
Pencatatan perceraian penduduk WNI dan WNA yang bukan beragama Islam dan Penganut Kepercayaan, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  1. Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  2. Kutipan Akta Perkawinan;
  3. Kartu Keluarga dan KTP;
  4. Kutipan Akta Kelahiran;
  5. Bagi WNI keturunan yang sudah ganti nama membawa Surat Bukti Ganti  Nama;
  6. Bagi penduduk Orang Asing membawa dokumen Imigrasi dan STLD.
 
TEMPAT PELAYANAN :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

READMORE - Akta Perceraian

Akta Perkawinan


Adapun pencatatan perkawinan mengacu pada ketentuan sebagai berikut  :
  1. Setiap peristiwa perkawinan menurut agama dan kepercayaannya di Kabupaten Bogor baik bagi Penduduk Kabupaten Bogor maupun Penduduk luar Kabupaten Bogor yang beragama bukan Islam  danPenganut Kepercayaan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
  2. Pencatatan perkawinan  Penduduk Kabupaten Bogor yang dilaksanakan di luar Kabupaten Bogor sebelum tanggal 1 Januari 2010, dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
  3. Pencatatan perkawinan Penduduk Kabupaten Bogor yang dilaksanakan di luar Kabupaten Bogor sejak tanggal 1 Januari 2010 dicatatkan kelahirannya di unit kerja yang membidangi Administrasi Kependudukan di tempat peristiwa perkawinan;
  4. Pencatatan perkawinan Penduduk Kabupaten Bogor yang dilaksanakan di luar Kabupaten Bogor sejak tanggal 1 Januari 2010 dapat dicatatkan kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor  berdasarkan penetapan pengadilan;
  5. Data hasil pencatatan KUA atas peristiwa perkawinan Penduduk yang beragama Islam, disampaikan kepada Dinas/Kecamatan untuk direkam ke dalam database kependudukan.
  6. Data hasil pencatatan KUA , tidak dimaksudkan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
SYARAT-SYARAT AKTA PERKAWINAN :
  1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
  2. Foto copy KTP suami dan isteri dilegalisasi Kecamatan;
  3. Pas foto suami dan isteri berdampingan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
  4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
  5. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.
  6. Bagi WNI keturunan yang telah berganti nama membawa Penetapan Pengadilan;
  7. Bagi WNI yang akan melakukan perkawinan dengan Orang Asing yang bersangkutan membawa kelengkapan dokumen imigrasi, STLD dari Kepolisian dan Surat dari Kedutaan/Konsul/Perwakilan  Negaranya;
  8. Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian bagi mereka yang telah cerai atau pasangannya telah meninggal;
  9. Izin dari Komandan bagi anggota TNI/POLRI;
  10. Ijin tertulis Orang Tua diatas materai Rp. 6.000,- bila calon mempelai belum berusia 21 tahun;
  11.  Dispensasi Pengadilan Negeri setempat bila calon mempelai pria belum berusia 19 tahun atau wanita belum berusia 16 tahun;
  12. Dispensasi Camat apabila pemberitahuan pencatatan kurang 10 hari;
  13. Akta kelahiran anak yang akan diakui;
  14. Bagi Penduduk Luar Kabupaten Bogor agar melampirkan keterangan belum pernah dicatatkan perkawinan dari Unit kerja yang membidangi administrasi kependudukan ditempat domisilinya
 
Khusus bagi Orang Asing, selain membawa persyaratan sebagaimana tersebut di atas, juga membawa :
  1. Surat Keterangan dari Kedutaan Besar yang bersangkutan.
  2. Foto copy Pasport
  3. Surat Izin Tinggal Tetap/Surat Izin Tinggal Terbatas dari Imigrasi;
  4. Surat Keterangan Melapor Diri dari Kepolisian.
 
TEMPAT PELAYANAN :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

READMORE - Akta Perkawinan

Akta Kematian

Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang, yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh negara dalam bentuk Akta Kematian. Dengan akta kematian, dapat dijadikan bukti outentik mengenai peristiwa kematian seseorang. Yang dimaksud kematian dalam kontek pencatatan ini adalah berhentinya fungsi seluruh organ tubuh seseorang yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter/para medis/ pejabat lain yang berwenang.
Pencatatan kematian Penduduk Kabupaten Bogor maupun Penduduk Luar Kabupaten Bogor yang mengalami peristiwa kematian di Kabupaten Bogor dicatat  pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
SYARAT-SYARAT AKTA KEMATIAN
  1. Keterangan Kematian (visum) dari dokter/Petugas Kesehatan;
  2. Foto copy KK dan KTP yang bersangkutan (Bagi Penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap);
  3. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
  4. Fotokopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan.
  5. Akta Kelahiran yang meninggal (bagi yang memiliki);
  6. Akta Perkawinan (bagi yang memiliki);
  7. Surat Kuasa (bagi keluarga yang menguasakan);
  8. Surat Keterangan Yang Menguasakan (ada hubungan darah/istri/suami/anak/orang tua) dari yang meninggal;
  9. Surat Keterangan Ganti nama apabila ada perubahan nama.
  10. Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah apabila tidak ada Keterangan Kematian (visum) dari dokter/Petuga Kesehatan.
 
TEMPAT PELAYANAN:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 


READMORE - Akta Kematian

Akta Kelahiran


 
MANFAAT AKTA KELAHIRAN
a. Sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang.
b. Sebagai dokumen/bukti sah mengenai identitas seseorang.
c. Seabagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya ijazah.
d. Masuk sekolah TK sampai perguruan tinggi.
e. Melamar pekerjaan, termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI.
f. Pembuatan KTP, KK dan NIK.g. Pembuatan SIM.
h. Pembuatan pasport.
i. Pengurusan tunjangan keluarga.
j. Pengurusan warisan.
k. Pengurusan beasiswa.
l. Pengurusan pensiun bagi pegawai.
m. Melaksanakan pencatatan perkawinan.
n. Melaksanakan ibadah haji.
o. Pengurusan kematian.
p. Pengurusan perceraian.
q. Pengurusan pengakuan anak.
r. Pengurusan pengangkatan anak/adopsi
 
SYARAT-SYARAT PERMOHONAN AKTA KELAHIRAN
  1. Mengisi formulir permohonan pencatatan kelahiran bermaterai Rp.6000,-
  2. Surat Keterangan Kelahiran dari dokter, bidan dan atau yang menolong kelahiran ( Kalau tidak ada cukup dengan  no.3 )
  3. Surat Keterangan Kelahiran dari Kepal Desa / Lurah
  4. Fotokopi surat nikah / akta nikah dilegalisir KUA
  5. Fotokopi KTP yang masih berlaku & KK yang dilegalisir
  6. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 6000,- apabila pencatatannya dikuasakan
  7. Membawa dua orang saksi berikut fotokopi KTP yang masih berlaku
  8. Penyelesaian pembuatan akta kelahiran berdasarkan UU No. 23 tahun 2006 selama 30 hari kerja
 
Kutipan Akta Kelahiran
Buku Register Akta Kelahiran
 
TEMPAT PELAYANAN :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
READMORE - Akta Kelahiran

Surat Keterangan Pindah


YARAT-SYARAT SURAT KETERANGAN PINDAH
(PERPINDAHAN ANTAR KOTA/KABUPATEN/PROVINSI)
  1. Surat Keterangan Pindah dari Dinas Kependudukan daerah asal
  2. Pengantar RT / RW atau desa
  3. Fotokopi Kartu Keluarga ( KK )
  4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP )
  5. Pasphoto 3x4 3 lembar
Surat Keterangan Pindah berlaku selama 30 ( tiga puluh ) hari kerja
 
TEMPAT PELAYANAN :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
READMORE - Surat Keterangan Pindah

Surat Keterangan Tinggal Sementara ( SKTS )



Surat Keterangan Tinggal Sementara ( SKTS ) diperuntukan untuk penduduk WNI Luar Kabupaten yang bermaksud tinggal sementara berturut-turut selama 6 (enam) bulan di Kabupaten, perlu dilakukan pendaftaran agar dapat diketahui dengan pasti keberadaan penduduk tersebut, meskipun domisili/tempat tinggalnya masih berada di daerah asal.
Bisa diperpanjang setiap 6 bulan sekali.
 
TEMPAT PELAYANAN :
Kantor Desa / Lurah

READMORE - Surat Keterangan Tinggal Sementara ( SKTS )

Kartu Tanda Penduduk



Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    1. KTP berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia;
    2. KTP sebagai tanda pengenal dan keterangan domisili yang sah;
    3. setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP;
    4. setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP;
    5. KTP bagi WNI berlaku untuk masa waktu 5 (lima) tahun, sedangkan untuk Orang Asing Tinggal Tetap, masa berlaku KTP disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap;
    6. bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup;
    7. Masa berlaku sebagaimana terdapat pada sebelumnya selama tidak terdapat perubahan biodata pada KTP.
    8. KTP diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten, ditandatangani oleh Kepala Dinas secara elektronik dengan menggunakan SIAK dan diproses di :
      • 1)Kecamatan untuk KTP WNI
        2)Dinas untuk KTP WNA dan KTP Khusus
    9. KTP mencantumkan gambar Lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya.
    10. Keterangan tentang agama bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
    11.  KTP untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap tanpa memuat keterangan tentang agama, status perkawinan, dan golongan darah

        SYARAT-SYARAT PERMOHONAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
        1. Fotokopi KK
        2. Menyerahkan KTP Lama bagi yang perpanjangan
        3. Fotokopi  Akta Kelahiran bagi yang baru akan memiliki KTP
        4. Fotokopi Akta Nikah bagi yang belum berusia 17 tahun
        5. Bukti KTP yang rusak bagi yang memohon penggantian KTP
        6. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian bagi yang hilang
        7. Khusus Orang Asing Tinggal Tetap melampirkan juga fotokopi dokumen keimigrasian seperti Passport, Izin Tinggal Tetap, Surat Keterangan Lapor Diri dari Mabes Polri
        8. Pasphoto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar
          Latar belakang merah untuk tahun kelahiran ganjil
          Latar belakang biru untuk tahun kelahiran genap

        TEMPAT PELAYANAN :
        Kantor Kecamatan

        READMORE - Kartu Tanda Penduduk

        Kartu Keluarga

        Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.

        Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya.
        Hal yang perlu diketahui mengenai Kartu Keluarga :
        1. setiap penduduk dicatat hanya pada 1 (satu) Kartu Keluarga;
        2. nomor KK diterbitkan secara otomatis melalui proses komputerisasi SIAK, merupakan milik dari Kepala Keluarga dan merupakan bukti bahwa data keluarga telah dihimpun di Pusat Data Kependudukan Kabupaten dan Nasional;
        3. KK untuk Penduduk WNI diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten, ditandatangani Kepala Dinas secara elektronik dengan SIAK dan diproses penerbitannya di TPDK Kecamatan.
        4. KK untuk Penduduk WNA diterbitkan oleh Dinas, ditandatangani Kepala Dinas secara elektronik dengan SIAK dan diproses penerbitannya di TPDK Dinas.
        5. KK untuk Penduduk campuran WNI dan WNA dengan Kepala Keluarga Penduduk WNI diterbitkan oleh Dinas, ditandatangani Kepala Dinas secara elektronik dengan SIAK dan diproses penerbitannya di TPDK Dinas.
        6. KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
        7. Keterangan mengenai kolom agama bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Database Kependudukan.
        8. Nomor KK diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam database kependudukan dengan menggunakan SIAK.
        9. Nomor KK terdiri dari 16 digit dan penetapan Nomor KK dilakukan dengan menggunakan kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri keluarga.
        10. Nomor KK diberikan oleh pemerintah setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam Pusat Data Kependudukan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
        11. Nomor KK berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
        12. Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Kecamatan  melalui Kepala Desa/Lurah.
        13. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
        14. Pelaporan tersebut  menggunakan formulir dengan kode F-1.06 untuk permohonan:
          1. KK baru;
          2. Perubahan KK;
          3. Penggantian KK yang hilang/rusak.
        15. Pelaporan tersebut digunakan sebagai dasar untuk penerbitan KK menggunakan blanko KK dengan Kode B-1.02.
         
        SYARAT-SYARAT PERMOHONAN KARTU KELUARGA
        1. Fotokopi KK dan KTP Lama
        2. Fotokopi Akta Nikah / Akta Kawin bagi yang sudah nikah
        3. Fotokopi akta kelahiran bagi yang sudah mempunyai anak
        4. Fotokopi KTP calon Kepala Keluarga bagi yang membentuk keluarga baru
        5. Keterangan Lapor Diri dari Mabes Polri
        6. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah tempat tinggal
        7. Bukti KK yang rusak, bagi pemohon KK yang rusak
        8. Surat Keterangan Hilang dari kepolisian bagi yang hilang
        9. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri ( SKDLN) bagi WNI yang baru darang dari luar negeri
        10. Khusus Orang Asing Tinggal Tetap melampirkan juga fotokopi dokumen keimigrasian seperti passport, Izin Tinggal Tetap, Surat Keterangan Lapor Diri dari Mabes Polri
         
        TEMPAT PELAYANAN :
        Kantor Kecamatan untuk penduduk WNI
        Dinas untuk penduduk WNA
        READMORE - Kartu Keluarga

        Senin, 26 September 2011

        Pembatalan Akta Catatan Sipil


        Oleh karena itu, dapat dilakukan pembatalan akta setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri. Atas dasar Penetapan Pengadilan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten membuat catatan pinggir pada Register Akta dan menarik Kutipan Akta dari subyek akta. Akibat dari pembatalan akta ini ialah hilangnya status keperdataan atas peristiwa penting yang telah dicatatkan kepada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
         
        SYARAT-SYARAT PEMBATALAN AKTA
        1. Kutipan Akta yang akan dibatalkan;
        2. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
        3. Bagi penduduk Orang Asing membawa dokumen imigrasi. Surat Tanda Lapor Diri (STLD) dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan;
        4. Bagi penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas membawa SKTT dan penduduk Orang Asing Tinggal Tebatas membawa KTP dan KK;
        5.  Penetapan dari Pengadilan Negeri
         
        TEMPAT PELAYANAN :
        Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

        READMORE - Pembatalan Akta Catatan Sipil

        Legalisir Akta Catatan Sipil




        SYARAT-SYARAT LEGALISIR AKTA CATATAN SIPIL
        1. Akta Catatan Sipil yang asli ( Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, dsb )
        2. Materai 6000 satu buah
        3. Fotokopi KTP Pelapor

        READMORE - Legalisir Akta Catatan Sipil